Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan ( Demokrasi , Sistem Pemerintahan Negara dan Perkembangan Pendidikan Bela Negara)
Demokrasi
Secara
etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani,yaitu “demos”
berarti rakyat dan “kratos/kratein”
berarti kekuasaan. Konsep dasar
demokrasi berarti “rakyat berkuasa” (government
of ruler by the people). Adapula definisi singkat untuk istilah demokrasi
yang berarti sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan
untuk rakyat. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa
pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok
mengenai kehidupannya,termasuk dalam menilai kebijaksanaan Negara. Jadi, Negara
demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan
rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu
perorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau asas persetujuan
rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.
·
Pengertian demokrasi menurut para ahli :
1.
Aristoteles
Pengertian demokrasi adalah sebagai kebebasan, dimana karena hanya lewat
kebebasan setiap warga negara dapat saling berbagi kekuasaan. Dia menambahkan
bahwa seseorang yang hidup tanpa bebas memilih cara hidupnya sama saja seprti
budak.
2.
Kraneburg
Kraneburg mengartikan demokrasi
sesuai dengan arti dasarnya yaitu cara memerintah rakyat.
3.
Abraham
Lincoln
Mantan presiden Amerika ini
berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat.
4.
Koentjoro
Poerbopranoto
Dia mengatakan bahwa demokrasi
adalah sebuah sistem dimana rakyat ikut berpartisipasi secara aktif dalam
pemerintahan negara.
·
Bentuk Demokrasi
Ø Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat :
a)
Demokrasi langsung (Direct Democracy) yaitu demokrasi yang mengambil arti
demokrasi sebagai pengambilan keputusan secara langsung tiap warga negara yang
tanpa diwakili oleh siapapun. Demokrasi ini
juga memiliki arti dimana rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam
suatu rapat yang dihadiri seluruh rakyatnya. Demokrasi langsung pernah
dijalankan di negara-negara kota pada jaman yunani kuno.
b)
Demokrasi tidak langsung yaitu demokrasi yang mengambil arti demokrasi sebagai
pengambilan keputusan oleh perwakilan warga negara. Dan
arti lain demokrasi ini adalah dimana rakyat menyampaikan kehendakannya melalui
dewan perwakilan rakyat. Demokrasi perwakilan di jalankan oleh negara-negara
pada jaman modern.
Ø Dilihat dari titik berat paham yang dianut
1.
Demokrasi barat(demokrasi liberal)
Demokrasi barat lebih menitikberatkan pada kebebasan bergerak,berpikir dan mengeluarkan pendapat menjunjung tinggi persamaan hak pada bidang politik
Kelemahan demokrasi liberal :
- adanya kesenjanagan yang lebar antara golongan ekonomi kuat dan golongan ekonomi lemah
- golongan ekonomi kuat dapat membeli suara rakyat dan suara DPR.
Demokrasi barat lebih menitikberatkan pada kebebasan bergerak,berpikir dan mengeluarkan pendapat menjunjung tinggi persamaan hak pada bidang politik
Kelemahan demokrasi liberal :
- adanya kesenjanagan yang lebar antara golongan ekonomi kuat dan golongan ekonomi lemah
- golongan ekonomi kuat dapat membeli suara rakyat dan suara DPR.
2.
Demokrasi timur atau komunis
Demokrasi timur lebih menitik beratkan pada paham kesamaan yg menghapuskan perbedaan kelas diantara sesama rakyat.
Kelebihan demokrasi timur :
- kesenjangan ekonomi kecil,
- menjunjung tinggi persamaan dalam bidabg ekonomi.
Kelemahan demokrasi timur
- persamaan hak bidang politik kurang diperhatikan.
- Tidak adanya kompetisi dan tidak diakuinya hak milik pribadi menyebabkan etos kerjanya kurang baik.
Demokrasi timur lebih menitik beratkan pada paham kesamaan yg menghapuskan perbedaan kelas diantara sesama rakyat.
Kelebihan demokrasi timur :
- kesenjangan ekonomi kecil,
- menjunjung tinggi persamaan dalam bidabg ekonomi.
Kelemahan demokrasi timur
- persamaan hak bidang politik kurang diperhatikan.
- Tidak adanya kompetisi dan tidak diakuinya hak milik pribadi menyebabkan etos kerjanya kurang baik.
3.
Demokrasi gabungan
Demokrasi yg berprinsip mengambil kebaikan dan membuang kelemahan dari demokrasi barat ke timur.
Dalam demokrasi gabungan :
- hak milik pribadi diakui,namun hak milik pribadi juga berfungsi sosial
-upaya menyejahterahkan rakyat jangan sampai menghilangkan drajat dan HAM
Demokrasi yg berprinsip mengambil kebaikan dan membuang kelemahan dari demokrasi barat ke timur.
Dalam demokrasi gabungan :
- hak milik pribadi diakui,namun hak milik pribadi juga berfungsi sosial
-upaya menyejahterahkan rakyat jangan sampai menghilangkan drajat dan HAM
Ø Sist em demokrasi modern
1.
Demokrasi dengan sistem parlementer
Sistem ini
menerapkan model hubungan yang menyatu antar kekuasaan eksekutif dan legisatif.
Kepala eksekutif (head of government)
adalh berada di tangan seorang perdana menteri. Adapun kepala negara (head of state) adalah berada pada aseorang
ratu,misalnya di negara Inggris ata ada pula yang berada pada seorang presiden
misalnya India.
Kebaikan demokrasi dengan sistem
parlementer
- pengaruh rakyat terhadap politik yg dijalankan pemerintah besar sekali
- kontrol rakyat terhadap pemerintah baik
Kelemahan demokrasi dalam sistem parlementer
- Sering timbul krisis kabinet
- tidak mendapat dukungan dari mayoritas anggota DPR
- pengaruh rakyat terhadap politik yg dijalankan pemerintah besar sekali
- kontrol rakyat terhadap pemerintah baik
Kelemahan demokrasi dalam sistem parlementer
- Sering timbul krisis kabinet
- tidak mendapat dukungan dari mayoritas anggota DPR
2.
Demokrasi Dengan Pemisahan kekuasaan
System ini menekankan pentingnya
pemilihan presiden secara langsung. Dalam system ini kekuasaan eksekutif
(kekuasaan menjalankanpemerintahan) sepenuhnya berada di tangan presiden. Oleh karena
itu presiden adalah merupkan kepala eksekutif (head of government) dan sekaligus menjadi kepala negara (head of state.
Sistem ini menganut ajaran montesquieu
- kekuasaan legislatif :kekuasaan untuk membuat undang-undang
- kekuasan eksekutif : kekuasaan untuk melaksanakan UU
- kekuasaan yudikatif : kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan UU
Ciri-ciri sistem pemisahan kekuasaan
- kepala negara merupakan penguasa eksekutif yang nyata
- kekuasaan yudikatif tidak dapat di campuri kekuasaan lain
Keuntungan sistem pemisahan kekuasaan
- pemerintah setabil karana presiden dan mentri tidak dapat dijatuhkan oleh DPR
- pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya
Kelemahan sistem pemisahan kekuasaan :
- pengawasan pemerintahan kurang berpengaruh
- pengaruh rakyat terhadap kebijakan politik negara kurang mendapatkan perhatian
Sistem ini menganut ajaran montesquieu
- kekuasaan legislatif :kekuasaan untuk membuat undang-undang
- kekuasan eksekutif : kekuasaan untuk melaksanakan UU
- kekuasaan yudikatif : kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan UU
Ciri-ciri sistem pemisahan kekuasaan
- kepala negara merupakan penguasa eksekutif yang nyata
- kekuasaan yudikatif tidak dapat di campuri kekuasaan lain
Keuntungan sistem pemisahan kekuasaan
- pemerintah setabil karana presiden dan mentri tidak dapat dijatuhkan oleh DPR
- pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya
Kelemahan sistem pemisahan kekuasaan :
- pengawasan pemerintahan kurang berpengaruh
- pengaruh rakyat terhadap kebijakan politik negara kurang mendapatkan perhatian
Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
Pada dasarnya Pendidikan Pendahuluan Bela Negara diselenggarakan guna
memasyarakatkan upaya bela negara dengan cara menyadarkan segenap warga negara
akan hak dan kewajiban dalam upaya bela negara.Manyadari akan hal tersebut di
atas, maka pembinaan kesadaran bela negara akan dapat berhasil dengan baik
apabila dilaksanakan dengan memperhitungkan tingkat kesiapan dan tingkat
perkembangan dari peserta didik. Dalam rangka proses internalisasi kesadaran
bela negara seyogyanya peserta didik diberi kesempatan untuk dapat
mengembangkan kepribadian sebaik-baiknya atas dasar pengalaman pribadi yang
diperolehnya melalui interaksi dengan lingkungan.
Bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur,
menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air
serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Kesiapan dan kerelaan setiap
warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan
negara, persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah Nusantara dan yuridiksi
nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD ’45.
·
Asas demokrasi dalam pembelaan Negara
Berdasarkan
pasal 27 ayat (3) UUD ’45, bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban
setiap warga negara. Hal ini menunjukkan asas demokrasi. Asas demokrasi dalam
pembelaan negara mencakup dua arti :
1. Bahwa setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD ’45 dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.
Motivasi dalam pembelaan negara
• Pengalaman sejarah perjuangan Republik Indonesia
• Kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis
• Keadaan penduduk (demografis) yang besar
• Kekayaan sumberdaya alam
• Perkembangan kemajuan IPTEK
• Kemungkinan timbulnya bencana alam
1. Bahwa setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD ’45 dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.
Motivasi dalam pembelaan negara
• Pengalaman sejarah perjuangan Republik Indonesia
• Kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis
• Keadaan penduduk (demografis) yang besar
• Kekayaan sumberdaya alam
• Perkembangan kemajuan IPTEK
• Kemungkinan timbulnya bencana alam
Referensi :
- Pendidikan Kewarganegaraan Seri Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Seri Diktat Pendidikan Kewarganegaraan Eniversitas Gunadarma
Komentar
Posting Komentar